INFO PUBLIK

INFO PUBLIK

Berbagi Info Seputar Pendidikan dan Pemerintahan

INFO PUBLIK

Saturday, September 24, 2022

PERMENTAN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

PERMENTAN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

Permentani Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 - www.inforegulasi.com


www.ainamulyana.xyz Permentani Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022; b) bahwa dengan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai status keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku melalui Keputusan Kepala Badan. Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022.

PERMENTAN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN DOSIS PUPUK NPK UNTUK PADI, JAGUNG DAN KEDELAI PADA LAHAN SAWAH

PERMENTAN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN DOSIS PUPUK NPK UNTUK PADI, JAGUNG DAN KEDELAI PADA LAHAN SAWAH

Permentan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dosis Pupuk NPK Untuk Padi, Jagung Dan Kedelai Pada Lahan Sawah - www.ainamulyana.xyz


www.ainamulyana.xyz Peraturan Menteri Pertanian Permentani Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dosis Pupuk NPK Untuk Padi, Jagung Dan Kedelai Pada Lahan Sawah, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa pupuk merupakan salah satu unsur penting sarana budi daya pertanian yang memerlukan dosis standar dalam penggunaannya karena berperan penting untuk meningkatkan produksi tanaman, kualitas hasil panen, dan kualitas lingkungan pertanian; b) bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman, kualitas hasil panen, serta kualitas lingkungan pertanian pada lahan sawah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/ OT.140/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; c) bahwa     Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/ OT.140/ 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, dan perubahan lingkungan strategis; d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penggunaan Dosis Pupuk N, P, K untuk Padi, Jagung dan Kedelai Pada Lahan Sawah.

KEPMENPAN RB NOMOR 888 TAHUN 2022 TENTANG PROYEK PERCONTOHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA PEMERINTAH DAERAH

KEPMENPAN RB NOMOR 888 TAHUN 2022 TENTANG PROYEK PERCONTOHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA PEMERINTAH DAERAH

Keputusan Menpan RB atau Kepmenpan Rb Nomor 888 Tahun 2022 - www.ainamulyana.xyz


www.ainamulyana.xyz Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kepmenpan Rb Nomor 888 Tahun 2022 Tentang Proyek Percontohan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan Pada Pemerintah Daerah, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak pada pembangunan, perlu menetapkan instansi daerah sebagai percontohan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan; b) bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, perlu menetapkan Instansi Pemerintah daerah yang telah memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai percontohan pelaksansanaan reformasi birokrasi tematikpenanggulangan kemiskinan; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Proyek Percontohan Pelaksanaan Reformasi   Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Daerah;

Thursday, September 15, 2022

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEBUDAYAAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEBUDAYAAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah


www.ainamulyana.xyz Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tuesday, September 6, 2022

KEPMENKES NOMOR HK.01.07/MENKES/1261/2022 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG KEBIDANAN

KEPMENKES NOMOR HK.01.07/MENKES/1261/2022 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG KEBIDANAN

Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022 Tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan

 

Keputusan Menteri Kesehatan Kepmenkes (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022 Tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan.

Saturday, September 3, 2022

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (IKN)

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (IKN)

Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN)


Berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN), yang dimaksud Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.