INFO PUBLIK

INFO PUBLIK

Berbagi Info Seputar Pendidikan dan Pemerintahan

INFO PUBLIK

Sunday, May 22, 2022

PMK - PERMENKES NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024

PMK - PERMENKES NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024

PMK - Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024


Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 perlu disesuaikan dengan kebutuhan percepatan program pembangunan kesehatan, penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan, serta perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan.

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LKPP NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG MODEL DOKUMEN SWAKELOLA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LKPP NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG MODEL DOKUMEN SWAKELOLA

Model Dokumen Swakelola


Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan LKPP Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Model Dokumen Swakelola, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Oleh Satuan Pendidikan


Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Oleh Satuan Pendidikan, merupakan pengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan karena dipandang masih terdapat kekurangan dan belum dapat mengakomodasi kebutuhan pengadaan barang/jasa pada satuan pendidikan.

PP NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

PP NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI



Dalam Peraturan Presiden atau PP Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi, dinyatakan bahwa Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dilakukan dengan tqiuan: a) meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; b) mendorong pembangunan keunggulan spesilik di masing-masing lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja; c) melakukan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia ltelaga kerja Indonesia; d) membekali sumber daya manusia/ tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/atau berwirausaha; dan e) mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan

PERMENKES NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI

PERMENKES NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI

ermenkes atau PMK Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Dan Dokter Gigi


Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Dan Dokter Gigi, yang dimaksud Internsip adalah proses pemantapan mutu dan profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, dan menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka kemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.

PERMENKES NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN PADA FASKE TINGKAT PERTAMA MILIK PEMDA

PERMENKES NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN PADA FASKE TINGKAT PERTAMA MILIK PEMDA

Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes atau PMK Nomor 6 Tahun 2022


Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, yang dimaksud Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.