Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya serta mendinamiskan sistem kearsipan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu penyelenggaraan kearsipan secara komprehensif dan terpadu, akuntabel, efektif, dan efisien; b) bahwa untuk penyelenggaraan kearsipan secara komprehensif dan terpadu, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan penataan dalam penyelenggaraan kearsipan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; c) bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

 

Dasar hukum diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah ini yang dimaksud dengan:

1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan Kearsipan, dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem Kearsipan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya.

4. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

5. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga Kearsipan.

6. Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

7. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta Arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

8. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus-menerus.

9. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

10. Program Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan Arsip Vital pencipta Arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah.

11. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan Arsip.

12. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang- kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.

13. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada lembaga Kearsipan.

14. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Arsip Dinamis.

15. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.

16. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga Kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang Kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.

17. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi Kearsipan nasional.

18. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.

19. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

21. Sekretaris Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

 

Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian bertujuan untuk: a) mendinamiskan Penyelenggaraan Kearsipan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; b) menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian; c) menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; d) menjamin terwujudnya pengelolaan Arsip yang andal dan pemanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak keperdataan melalui pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya; f) menjamin keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban; dan g) meningkatkan kualitas layanan Kearsipan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya.

 

Menteri berwenang menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian meliputi:

a. pembinaan Kearsipan;

b. Pengelolaan Arsip Dinamis;

c. pelindungan dan penyelamatan Arsip;

d. pembentukan simpul jaringan;

e. sumber daya Kearsipan: dan

f. kerja sama Kearsipan.

 

Pembinaan Kearsipan dilakukan untuk: a) membina penyelenggaraan sistem pengelolaan Arsip dan jaringan informasi pengelolaan Arsip Kementerian; dan b) meningkatkan mutu Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian.

 

Pembinaan Kearsipan Kementerian dilakukan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagai unit Kearsipan I secara terpadu. Dalam melakukan pembinaan Kearsipan Kementerian, Sekretaris Jenderal berkoordinasi dengan pimpinan tinggi madya Kementerian.

 

Selain oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal, pembinaan Kearsipan juga dilakukan oleh unit Kearsipan II dan unit Kearsipan III sesuai dengan kewenangannya.

 

 

Tata cara pelaksanaan pembinaan Kearsipan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Adapun pembinaan Kearsipan Kementerian meliputi:

a. koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan;

b. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Kearsipan;

c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Kearsipan;

d. sosialisasi Kearsipan;

e. penghargaan Kearsipan; dan

f. pengawasan Kearsipan.

 

Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi: a) penciptaan Arsip; b) penggunaan Arsip; c) pemeliharaan Arsip; dan d) Penyusutan Arsip. Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan terhadap:

a. Arsip Vital;

b. Arsip Aktif; dan

c. Arsip Inaktif.

 

Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan terhadap kategori Arsip Terjaga dan Arsip umum.

 

Penciptaan Arsip meliputi pembuatan Arsip; dan penerimaan Arsip. Penciptaan Arsip dilaksanakan berdasarkan:

a. tata naskah dinas;

b. klasifikasi Arsip; dan

c. sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis.

 

Tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata naskah dinas Kementerian. Adapun Klasifikasi Arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis ditetapkan oleh Menteri.

 

Penggunaan Arsip merupakan kegiatan: pemanfaatan Arsip; dan penyediaan Arsip. Penggunaan Arsip diperuntukkan bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak. Kepentingan pengguna Arsip yang berhak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Penyediaan Arsip dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis. Penyediaan Arsip merupakan tanggung jawab: a) pimpinan yang mempunyai fungsi unit pengolah; dan b) pimpinan yang mempunyai fungsi unit Kearsipan.

 

Pemeliharaan Arsip dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip. Pemeliharaan Arsip dilakukan melalui kegiatan:

a. pemberkasan Arsip Aktif;

b. penataan Arsip Inaktif;

c. penyimpanan Arsip; dan

d. alih media Arsip.

 

Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah

 

Link download Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026

 

Demikian informasi tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah. Semoga ada manfaatnya