Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (Peraturan BKKBN) Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana, menjamin obyektifitas, kualitas, transparansi, dan tertib adminitrasi kepegawaian, serta kelancaran pelaksanaan di bidang petugas lapangan keluarga berencana, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana; b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), Pasal 35, Pasal 38 ayat (5), Pasal 47 ayat (6), Pasal 53 ayat (7), dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
Pasal 1 Peraturan
BKKBN Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Petugas Lapangan KB (Keluarga Berencana), menyatakan bahwa
(1)
Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
a.
Pejabat Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana; dan
b.
Pejabat yang berwenang di bidang pembinaan fungsional Petugas Lapangan Keluarga
Berencana, sesuai tugas dan fungsinya dalam Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
(2)
Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan
Keluarga Berencana meliputi:
a.
pendahuluan;
b.
kedudukan, tugas dan ruang lingkup jabatan;
c.
jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang;
d.
pengangkatan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
e.
sasaran kerja pegawai dan angka kredit;
f.
kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; dan
g.
penutup.
Pasal 2 Peraturan
BKKBN Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Petugas Lapangan KB (Keluarga Berencana), menyatakan bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan
Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 3 Peraturan
Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Petugas Lapangan KB (Keluarga Berencana), menyatakan bahwa
(1)
Petugas Lapangan Keluarga Berencana dapat diberhentikan dari jabatannya
apabila:
a.
mengundurkan diri dari jabatan;
b.
diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil;
c.
menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d.
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e.
ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan dministrator,
jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
f.
tidak memenuhi persyaratan sebagai Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
(2)
Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin
untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional.
(3)
Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara
tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan
pengunduran diri.
(4)
Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sampai e dapat diangkat kembali pada jenjang jabatan dan angka kredit terakhir
apabila tersedia kebutuhan.
(5)
Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)
dilakukan dengan menggunakan angka kredit kumulatif terakhir yang dimiliki dalam
jenjang jabatannya dan dapat ditambah dengan penilaian kinerja tugas bidang
jabatan fungsional selama diberhentikan.
(6)
Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat
disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling
singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang jabatan fungsional
terakhir yang didudukinya apabila lulus dalam uji kompetensi, memiliki hasil
evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik dan tersedia kebutuhan Jabatan
Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
(7)
Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga
Berencana apabila:
a.
hasil predikat kinerja tahunan kurang atau sangat kurang dan tidak dapat
menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam)
bulan untuk memperbaiki kinerja; dan/atau
b.
tidak dapat memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada jenjang Jabatan Fungsional
Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang diduduki.
(8)
Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pemberhentian Petugas Lapangan Keluarga Berencana
dan melaporkan pada Instansi Pembina.
(9)
Mekanisme pemberhentian dari Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga
Berencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 4 Peraturan
BKKBN Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Petugas Lapangan KB (Keluarga Berencana), menyatakan bahwa
(1)
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan capaian kinerja organisasi, Petugas Lapangan
Keluarga Berencana dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi atau
jabatan administrasi.
(2)
Petugas Lapangan Keluarga Berencana dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain
untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3)
Pejabat Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang bertugas di daerah
terpencil, rawan dan/atau berbahaya dapat diberikan tambahan angka kredit
paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam
penetapan angka kredit dengan penetapannya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
(4)
Organisasi profesi bagi aparatur sipil negara Petugas Lapangan Keluarga
Berencana yaitu Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia.
(5)
Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menetapkan kode etik dan kode perilaku profesi setelah mendapat persetujuan
Kepala Badan.
Pasal 5 Peraturan
Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Petugas Lapangan KB (Keluarga Berencana), menyatakan bahwa Pada
saat Ketentuan Badan ini mulai berlaku:
a.
Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula yang diangkat
melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan
Angka Kreditnya yang berijazah paling rendah sekolah menengah atas/sederajat
disesuaikan nomenklatur jabatannya menjadi Jabatan Fungsional Petugas Lapangan
Keluarga Berencana Pemula berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1315);
b.
Jenjang jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang diberikan pada saat
dilakukan penyesuaian/inpassing disesuaikan dengan jenjang jabatan dan jenjang
pangkat yang dimiliki pada saat menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana Kategori Keterampilan dengan uraian sebagai berikut:
1. Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Pemula disesuaikan nomenklatur jabatannya
menjadi Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana Pemula;
2. Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Terampil disesuaikan nomenklatur
jabatannya menjadi Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana
Terampil;
3. Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Mahir disesuaikan nomenklatur jabatannya
menjadi Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana Mahir; dan
4. Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia disesuaikan nomenklatur
jabatannya menjadi Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana
Penyelia,
c.
Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Pemula yang diangkat melalui
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya yang
berijazah paling rendah Diploma Tiga dapat diberikan kenaikan jabatan dan/atau
pangkat ke dalam Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan dan
manajemen aparatur sipil negara secara nasional; dan nomenklaturnya menjadi Petugas
Lapangan Keluarga Berencana jenjang Terampil hingga Penyelia dan masih
berijazah sekolah menengah atas/sederajat, wajib memperoleh ijazah paling
rendah diploma tiga dan diakui oleh lembaga pemerintah yang menangani pembinaan
dan manajemen aparatur sipil negara secara nasional paling lambat 31 Desember
2029.
Pasal 6 Peraturan
BKKBN Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Petugas Lapangan KB (Keluarga Berencana), menyatakan bahwa Peraturan Badan
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Link download Peraturan BKKBN Nomor 9 Tahun 2023 (disini)
Demikian informasi tentang Peraturan BKKBN Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk
Teknis - Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana (KB),
Semoga ada manfatnya
