INFO PUBLIK

Berbagi Info Seputar Pendidikan dan Pemerintahan

Friday, November 5, 2021

PERMENTAN NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

| Friday, November 5, 2021

 

permentan nomor 32 tahun 2021 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja  bagi pegawai lingkup kementerian pertanian

Berdasarkan Pasal I Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja  Bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian, dinyatakan bahwa Beberapa  ketentuan  dalam  Nomor Peraturan  Menteri Pertanian  Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara Pemberian  Tunjangan  Kinerja  bagi  Pegawai  Lingkup Kementerian  Pertanian  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 365) diubah sebagai berikut:

 

1.  Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 15  dan  angka  16,  sehingga  Pasal  1  berbunyi  sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat PNS  adalah  warga  negara  Indonesia  yang memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai pegawai  aparatur  sipil  negara  secara  tetap  oleh pejabat  pembina  kepegawaian  untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2.  Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang selanjutnya  disebut  Pegawai  adalah  PNS  dan Pegawai  Lainnya  yang  berdasarkan  keputusan pejabat  yang  berwenang  diangkat  dalam  suatu jabatan  dan  bekerja  secara  penuh  pada  satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

3.  Pegawai  Lainnya  adalah  pegawai  yang  diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang pendayagunaan  aparatur negara dan reformasi birokrasi.

4.  Tunjangan  Kinerja  adalah  tunjangan  yang diberikan kepada Pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan  didasarkan  pada  capaian  kinerja  Pegawai tersebut  yang  sejalan  dengan  capaian  kinerja organisasi di mana Pegawai tersebut bekerja.

5.  Jabatan  Fungsional  adalah  sekelompok  jabatan yang  berisi  fungsi  dan  tugas  berkaitan  dengan pelayanan  fungsional  yang  berdasarkan  pada keahlian dan keterampilan tertentu.

6.  Jam  Kerja  adalah  jam  kerja  di  lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam peraturan  mengenai  hari  dan  jam  kerja  di lingkungan Lembaga Pemerintah.

7.  Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang  diperlihatkan  oleh  seorang  Pegawai  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

8.  Evaluasi  Jabatan  adalah  proses  untuk  menilai suatu  jabatan  secara  sistematis  dengan menggunakan  kriteria-kriteria  yang  disebut sebagai  faktor  jabatan  terhadap  informasi  faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

9.  Kelas  Jabatan  adalah  tingkatan  Jabatan Administrasi,  Jabatan  Fungsional,  dan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  dalam  unit  organisasi Kementerian  Pertanian  yang  digunakan  sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.

10.  Alasan  Kedinasan  adalah  alasan  yang  dapat dipertanggungjawabkan,  dibuktikan  dengan keputusan,  surat  perintah  tugas,  dan/atau disposisi  yang  ditandatangani  oleh  pejabat  yang berwenang.

11.  Rekonsiliasi  Perubahan  Data  Pemangku  Jabatan yang  selanjutnya  disebut  Rekonsiliasi  adalah kegiatan  mengevaluasi  data  pemangku  jabatan dalam  hal  terjadi  perubahan  kelas  jabatan berdasarkan data dukung yang benar dan lengkap.

12.  Tugas  Belajar  adalah  penugasan  yang  diberikan oleh  pejabat  yang  berwenang  kepada  PNS  untuk melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih tinggi atau setara baik di dalam atau di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

13.  Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP  adalah  rencana  kerja  dan  target  yang  akan dicapai oleh seorang Pegawai. 

14.  Pakaian Seragam Kerja adalah pakaian yang model, warna  dan  atributnya  ditentukan,  serta  wajib dipakai  oleh  PNS  di  Lingkungan  Kementerian Pertanian.

15.  Pelaksana  Harian  adalah  pejabat  atau  pegawai yang ditunjuk  untuk  melaksanakan  tugas  rutin dari pejabat struktural di lingkungan Kementerian Pertanian yang berhalangan sementara.

16.  Pelaksana Tugas adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk  untuk melaksanakan  tugas  rutin  dari pejabat  struktural  di  lingkungan  Kementerian Pertanian yang berhalangan tetap.

 

2.  Melalui Permentan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja  Bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian juga Ketentuan  Pasal  3  diubah  sehingga  berbunyi  sebagai berikut:  

Pasal 3

(1)  Selain  diberikan  kepada  Pegawai,  Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga diberikan  kepada  Menteri  dan  Wakil  Menteri selama masih aktif menjalankan tugas jabatannya.

(2)  Tunjangan Kinerja Menteri sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  sebesar  150% (seratus  lima  puluh persen)  dari  Tunjangan  Kinerja  tertinggi  di lingkungan Kementerian Pertanian;

(3)  Tunjangan  Kinerja Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja Pejabat Struktural  Eselon  I.a  dengan  peringkat  jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Pertanian.

 

3.  Ketentuan  Pasal  4 diubah  sehingga berbunyi  sebagai berikut:

Pasal 4

(1)  Tunjangan  Kinerja  diberikan  kepada  Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk:

a.  Pegawai  yang  meninggal  dunia  pada  bulan berjalan; dan

b.  Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas.

(2)  Selain  kepada  Pegawai  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja diberikan kepada calon PNS.

 

4.  Ketentuan  Pasal 9 diubah  sehingga  berbunyi  sebagai berikut:

Pasal 9

(1)  Tunjangan  Kinerja  bagi  Pegawai  yang diberhentikan  dari jabatan  karena  melaksanakan Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80%  (delapan  puluh  persen)  dari  jabatan  yang diduduki sebelumnya.

(2)  Tunjangan  Kinerja  Pegawai  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak tanggal  Pegawai  melaksanakan  Tugas  Belajar sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran Keputusan  Menteri  Pertanian  tentang  Pemberian Tugas Belajar PNS Lingkup Pertanian.

(3)  Dalam  hal  Pegawai  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  melakukan  perpanjangan  masa Tugas Belajar,  Pegawai  diberikan  Tunjangan  Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari jabatan yang diduduki sebelumnya.

(4)  Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah  menyelesaikan  Tugas  Belajar  diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung  sejak  tanggal  diberlakukannya  Surat Pernyataan  Melaksanakan  Tugas  oleh  pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian pada Unit Kerja  Eselon II/Unit  Pelaksana  Teknis,  dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  Pegawai dengan Jabatan pelaksana diberikan Kelas  Jabatan  pelaksana  dengan  Kelas Jabatan paling tinggi 7 (tujuh);

b.  Pegawai  dengan  Jabatan  Fungsional  yang belum diangkat kembali dalam jabatan sesuai jenjangnya,  diberikan  Kelas  Jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan paling tinggi 7 (tujuh); dan

c.  pejabat  fungsional  yang  telah  diangkat kembali  dalam jabatan  sesuai  jenjangnya, diberikan  Tunjangan Kinerja  sesuai  dengan Kelas Jabatan yang bersangkutan.

 

5.  Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Terhadap  Pelaksana  Harian  dan  Pelaksana  Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan  tambahan  tunjangan  kinerja  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

6.  Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)  Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada Pegawai yang:

a.  melakukan pelanggaran Jam Kerja;

b.  dijatuhi  hukuman  disiplin,  kecuali  yang berkaitan  dengan  pelanggaran  Jam  Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c.  tidak mencapai SKP yang telah ditetapkan; 

d.  melaksanakan cuti, meliputi:

1.  cuti besar;

2.  cuti alasan penting; 

3.  cuti sakit; dan/atau

4.  cuti melahirkan

e.  tidak mengikuti upacara bendera/apel sesuai dengan  ketentuan  di  lingkungan  unit kerjanya; dan/atau

f.  tidak menggunakan Pakaian Seragam Kerja. 

(1a) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk cuti tahunan dan cuti bersama.

(2)  Pengurangan  Tunjangan  Kinerja  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dinyatakan  dalam  % (persen), dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

(3)  Pengurangan  Tunjangan  Kinerja  berdasarkan aspek  capaian  kinerja,  dilakukan  berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja bulanan Pegawai.

(4)  Dalam  hal  Pegawai  dijatuhi  hukuman  disiplin sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b, Tunjangan  Kinerja  diberlakukan  pengurangan terlebih  dahulu  dari  besaran  Tunjangan  Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan.

 

5.  Ketentuan Pasal 18 dihapus.

 

6.  Ketentuan Pasal 19  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pegawai  yang  diberhentikan  dari  Jabatan  Fungsional diberikan  tunjangan  kinerja  sesuai  jabatan  barunya terhitung  sejak  tanggal  berlakunya  keputusan pemberhentian.

 

7.  Dalam Permentan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja  Bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian juga Ketentuan Pasal 21  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)  Pegawai yang melaksanakan cuti besar, cuti alasan penting,  cuti  sakit,  dan  cuti  melahirkan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (1) huruf d,  diberlakukan  pengurangan  Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

a.  Pegawai  yang  melaksanakan  cuti  besar  dan cuti  alasan  penting  dikenakan  pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat persen) untuk setiap hari tidak masuk kerja;

b.  Pegawai  yang  melaksanakan  cuti  sakit dikenakan  pengurangan  Tunjangan  Kinerja sebesar 2% (dua persen) untuk setiap 1 (satu) hari  tidak  masuk  kerja  dengan  melampirkan surat keterangan sakit dari dokter; dan/atau

c.  Pegawai  yang  melaksanakan  cuti  melahirkan dikenakan  pengurangan  Tunjangan  Kinerja sebesar:

1.  0%  (nol  persen),  bagi  Pegawai  yang melaksanakan  cuti  melahirkan  pertama sampai  dengan cuti  melahirkan  kedua; dan

2.  20%  (dua  puluh  persen),  bagi Pegawai yang  melaksanakan  cuti  melahirkan ketiga, setiap bulan selama 3 (tiga) bulan masa cuti.

(2)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1) huruf  a  dikecualikan  bagi  Pegawai  yang melaksanakan  cuti  alasan  penting  karena  ibu, bapak,  isteri/suami,  anak,  adik,  kakak,  mertua, atau menantu meninggal dunia, untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja.

 

8.  Ketentuan huruf  c Pasal  22  diubah  sehingga  Pasal  22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dikecualikan  bagi  Pegawai  dengan  kondisi sebagai berikut:

a.  mengalami  kecelakaan  dalam  menjalankan  tugas kedinasan  sehingga  menjalani  rawat  inap  atau rawat jalan di rumah sakit, puskesmas atau tempat perawatan  lain  paling  lama  1  (satu)  tahun  yang dibuktikan  dengan  surat  keterangan  rawat  inap atau rawat jalan;

b.  menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas, atau  tempat  perawatan  lain  untuk  paling  lama  3 (tiga)  bulan  yang  dibuktikan  dengan  surat keterangan rawat inap;

c.  menjalani  perawatan  medis  dengan  kondisi khusus,  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang dibuktikan dengan surat keterangan medis khusus dan/atau dokter spesialis, termasuk namun tidak terbatas pada:   

1.  penyakit kardiocerebrovaskuler;

2.  penyakit kanker;

3.  penyakit ginjal kronis;

4.  penyakit  gangguan  saluran  nafas  obstruktif kronis; dan/atau

5.  gangguan mental; dan/atau

d.  mengalami  gugur  kandungan  atau bedrest  yang dibuktikan  dengan  surat  keterangan  Dokter  atau Bidan untuk paling lama satu setengah bulan.

 

9.  Ketentuan ayat  (1)  huruf  d Pasal  25  diubah  sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)  Unit kerja  eselon  I  dan  eselon  II,  serta  unit pelaksana  teknis  di  lingkungan  Kementerian Pertanian  dapat  melakukan  perubahan  data pemangku  jabatan  dengan  ketentuan  sebagai berikut:

a.  untuk  jabatan  struktural,  dengan melampirkan  surat  keputusan  pengangkatan dalam jabatan struktural yang diusulkan;

b.  untuk  Jabatan  Fungsional,  dengan melampirkan  surat  keputusan  pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dan/atau kenaikan jenjang  Jabatan  Fungsional  yang  diusulkan dan memperhatikan peta jabatan yang sudah ditetapkan  melalui  Keputusan  Menteri Pertanian; 

c.  untuk  jabatan  pelaksana,  dengan memperhatikan peta  jabatan  yang  sudah ditetapkan  melalui  Keputusan  Menteri Pertanian,  hasil  analisis  jabatan  dan  analisis beban  kerja  yang  ditandatangani  oleh pimpinan  unit  kerja  eselon  II/unit  pelaksana teknis,  dan  surat  penugasan  oleh pimpinan unit kerja eselon II/unit pelaksana teknis; dan

d.  terlebih  dahulu  dilakukan  evaluasi  jabatan sebelum pelaksanaan rekonsiliasi data dengan Sekretaris  Jenderal c.q. Biro  Organisasi  dan Kepegawaian.

(2)  Perubahan  data  pemangku  Jabatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  melalui Rekonsiliasi  dengan  alur  sebagaimana  tercantum dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari  Peraturan  Menteri  ini,  dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  pimpinan  unit  kerja  eselon II/unit  pelaksana teknis  mengusulkan  perubahan  data pemangku jabatan  beserta  persyaratan  yang telah  ditentukan  kepada pimpinan  unit  kerja eselon I c.q. sekretaris unit kerja eselon I;

b.  pimpinan  unit  kerja  eselon  I mengusulkan perubahan  data  pemangku  Jabatan  beserta persyaratan  yang  telah  ditentukan  kepada Sekretaris  Jenderal,  c.q.  Kepala  Biro Organisasi dan Kepegawaian;

c.  Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Organisasi dan  Kepegawaian  membahas/menelaah usulan perubahan pemangku Jabatan dengan Unit Kerja Eselon I yang mengusulkan;

d.  Sekretaris  Jenderal  memberikan  surat pertimbangan  teknis  tentang  persetujuan/ penolakan perubahan data pemangku Jabatan sebagai dasar penerbitan Keputusan pimpinan unit  kerja  eselon I  tentang  perubahan  data pemangku jabatan; dan 

e.  pimpinan  unit  kerja  eselon  I  menetapkan perubahan  data  pemangku  Jabatan  di lingkungan unit kerjanya.

(3)  Rekonsiliasi  lingkup  Kementerian  Pertanian dengan  Sekretariat  Jenderal c.q.  Biro  Organisasi dan  Kepegawaian  dilaksanakan  pada  minggu pertama setiap bulan.

 

10.  Ketentuan Pasal 26 diubah sebagai berikut:

Pasal 26

(1)  Pejabat  pimpinan  tinggi,  pejabat  administrasi, pejabat fungsional, dan pelaksana yang mengalami perubahan  Kelas  Jabatan  dilakukan  penyesuaian Tunjangan Kinerja.

(2)  Penyesuaian  Tunjangan  Kinerja  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan ketentuan:

a.  untuk  pejabat  pimpinan  tinggi,  pejabat administrasi, dan pejabat fungsional:

1.  Tunjangan  Kinerja Kelas  Jabatan baru diberikan  pada  bulan  berjalan  jika pelantikan  dilaksanakan  pada  tanggal  1 (satu)  sampai  dengan  tanggal  10 (sepuluh); atau

2.  Tunjangan  Kinerja Kelas  Jabatan baru diberikan  pada  bulan berikutnya  jika pelantikan  dilaksanakan  setelah  tanggal 10 (sepuluh); dan 

b.  untuk pelaksana:

1.  Tunjangan  Kinerja Kelas  Jabatan  baru diberikan  pada  bulan  berjalan  jika keputusan  penetapan  ditetapkan  pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh); atau

2.  Tunjangan  Kinerja Kelas  Jabatan  baru diberikan  pada  bulan  berikutnya  jika keputusan  penetapan  ditetapkan  setelah tanggal 10 (sepuluh).

 

Pasal II menyatakan bahwa Permentan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja  Bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian ini  mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan. 

 



Demikian informasi tentang Permentan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja  Bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian. Semoga ada manfaatnya.



= Baca Juga =



Related Posts

2 comments:

  1. Terima kasih telah berbagi informasi yang terbaru. Share Anda betul-betul bermanfaat bagi saya yang dan mungkin rekan-rekan yang lainnya. Semoga Anda selalu diberikan rahmat dari Tuhan yang maha esa.

    ReplyDelete
  2. Terima kasih atas informasinya, ini sangat membantu kami.

    ReplyDelete